Sasaran WP Pribadi, Pajak Minta Boleh Akses Data Nasabah Bank

Harian Kontan, 13 September 2011

JAKARTA. Agar penerimaan pajak membesar, Direktorat Jenderal Pajak disarankan lebih banyak menyasar wajib pajak pribadi dalam sensus pajak mulai awal Oktober 2011. Selama ini, potensi wajib pajak yang belum tergali secara maksimal ialah wajib pajak pribadi, khususnya mereka yang memiliki sumber pendapatan lebih dari satu (multi income).

Sudah barang tentu, menyisir wajib pajak pribadi lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan wajib pajak badan yang sudah memiliki sistem audit dan laporan keuangan. "Maka itu perlu didahulukan," jelas Anggito Abimanyu, mantan Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang kini kembali ke kampus UGM, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, kemarin (12/9).

Menurut Anggito, potensi penerimaan wajib pajak pribadi diperkirakan bisa memenuhi target penerimaan pajak tahun 2012.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.019,3 triliun, atau 79% dari total pendapatan negara dan hibah. Target penerimaan perpajakan ini naik Rp 140,6 triliun atau 16% dari APBN Perubahan 2011 Rp 878,7 triliun.

Menurut Anggito, setiap 1% kenaikan target penerimaan negara, penerimaan pajak bertambah sebesar Rp 6 triliun. Guna menutup itu, "Kuncinya ada di sensus pajak dan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang punya multi income," kata Anggito.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rachmany menyatakan, pemerintah tidak akan membedakan sasaran dalam sensus pajak. "Kami tidak melakukan diskriminasi. Kami akan pergi ke tempat-tempat yang potensial dan lebih mudah didata," katanya.

Dirjen Pajak mengatakan, data yang mudah didapat ialah data wajib pajak badan. Selama ini, Direktorat Jenderal Pajak kesulitan menjaring wajib pajak orang pribadi karena data mereka terlindungi oleh kerahasiaan bank. "Data yang paling akurat tentang kondisi keuangan seseorang itu ada di perbankan, karena semua melakukan transaksi perbankan," jelas Fuad.

Maka itu, Fuad meminta BI memberikan data-data keuangan tersebut agar Ditjen Pajak bisa meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak pribadi. "Sebenarnya bisa diselesaikan atau diperbaiki kalau data-data perbankan bisa kami dapatkan," ujarnya.

Di Amerika, misalnya, data-data finansial seseorang bisa mudah didapatkan untuk pendataan pajak. Di Indonesia sulit dilakukan karena terbentur kerahasiaan nasabah yang dilindungi UU Perbankan.

Fuad mengusulkan terobosan baru. Petugas pajak dapat mengakses data nasabah bank dengan syarat tetap menjanjikan kerahasiaan data.

Melihat kasus yang ada diatas, wajib pajak sekarang sudah harus melaporkan pajak secara riil. Kedepannya tidak ada lagi yang bisa kita tutupi lagi dari perpajakan, apalagi bila pajak sudah diperbolehkan mengakses data WP Pribadi. Semoga WP lebih jujur lagi dalam pelaporan pajak...=)

PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa mengingat beberapa Daerah Provinsi sudah menetapkan Peraturan Daerah yang mengenakan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di atas 5%, Pemerintah perlu menyesuaikan tarif PBB-KB dengan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam rangka stabilisasi harga bahan bakar kendaraan bermotor yang disubsidi oleh Pemerintah;
2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah dapat mengubah tarif PBB-KB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

(1)	Dalam rangka stabilisasi harga bahan bakar kendaraan bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah diubah menjadi sebesar 5% (lima persen)
(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk bahan bakar kendaraan bermotor yang disubsidi oleh Pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Daerah yang mengatur tarif PBB-KB yang diterbitkan setelah Peraturan Presiden ini ditetapkan, wajib didasarkan kepada Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 September 2012, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 7 September 2010.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tak Ada Keringanan Bagi Importir Film Penunggak Pajak

detikfinance.com, 18 Juli 2011

Jakarta - Kementerian Keuangan menyatakan tak akan memberikan keringanan kepada importir film yang masih menunggak pajak, meskipun saat ini sudah dikeluarkan aturan bea masuk film baru.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, kedua importir penunggak pajak yang masuk dalam grup 21cineplex tetap tak diperbolehkan melakukan impor hingga tunggakannya lunas.

"Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru soal pajak film impor tidak berkaitan dengan 2 importir film yang berperkara di pengadilan pajak. Mereka tetap harus patuh pada putusan pengadilan," jelas Bambang kepada detikFinance, Senin (18/7/2011)..

Dijelaskan Bambang, PMK baru soal pajak film adalah solusi Kemenkeu agar impor film bisa jalan dengan model bisnis yang disepakati semua pihak.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengeluarkan PMK baru soal tarif bea masuk seluruh film asing. Besaran tarif bea masuk tersebut adalah Rp 21 ribu-22 ribu per menit untuk setiap salinan film asing yang diimpor.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik pernah mengatakan tidak peduli akan monopoli pada film impor, yang penting film-film dari Hollywood kembali masuk. Namun pernyataan ini buru-buru dibantah lagi oleh Jero.

DConsulting: Pajak Royalti Film Ditunda Dua Tahun

DConsulting: Pajak Royalti Film Ditunda Dua Tahun

Pajak Royalti Film Ditunda Dua Tahun

Harian Kontan, 14 Juli 2011

JAKARTA. Masyarakat mungkin akan segera menikmati lagi film-film impor di bioskop. Pemerintah kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan pengusaha bioskop dan importir film untuk menunda penerapan pajak royalti film selama dua tahun.

Kabar ini datang dari Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Johny Syafrudin. "Kami sudah mencapai kesepakatan, namun sampai sekarang belum keluar keputusan resmi dari pemerintah," kata Johny, kemarin (13/7).

Sebagai pengusaha bioskop, Johny mengaku sangat senang dengan keputusan ini. Menurutnya, keputusan ini bisa mempercepat film-film impor asal Amerika Serikat masuk ke Indonesia.

Maklum banyak masyarakat yang kecewa karena tidak bisa menikmati film-film asing di bioskop. Di sisi lain, bisnis bioskop terancam gulung tikar karena tidak memiliki penonton. Keputusan ini, kata Johny, bisa membangkitkan lagi industri bioskop dalam negeri.

Dengan kesepakatan ini, berarti selama dua tahun ke depan, pemerintah tidak akan memungut pajak royalti film impor yang ditetapkan senilai US$ 0,43 per meter rol film.

Pajak royalti tersebut dipungut oleh pemerintah di awal saat importir memasukkan filmnya ke Indonesia.

Johny berharap surat resminya segera terbit dalam waktu dekat. Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan importir film dalam rangka membangkitkan industri perfilman dalam negeri.

Menurut dia, asosiasi produsen film Amerika Serikat atau MPAA, sudah mengetahui informasi tentang penundaan ini, sehingga mereka akan mempercepat masuknya film-film dari AS ke Indonesia.

Ketika diinformasi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agus Kuswandono membenarkan ihwal penundaan tersebut. "Peraturan Menteri Keuangan baru terbit hari ini (kemarin), silakan cek ke Badan Kebijakan Fiskal," kata Agung lewat pesan pendek.

Namun Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Soemantri Brojonegoro belum mau memberikan keterangan soal penundaan pajak royalti film impor ini.

Selain royalti, film impor terkena bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor 10%, dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2,5%.

Khusus bea masuk, pertengahan Juni lalu, pemerintah sudah menyederhanakan tarif bea masuk impor film menjadi spesifik, sekitar Rp 21.000-Rp 22.000 per menit durasi film. Tarif ini lebih sederhana dari sebelumnya yang menggunakan sistem presentase atau ad volarem. 

Penerimaan pajak Batu meleset

bisnis.com, 26 Juni 2011

BATU: Penerimaan pajak daerah di Kota Batu, Malang, Jawa Timur semester I/2011 hampir dipastikan meleset karena dari Rp30 miliar yang ditargetkan realisasinya sampai akhir pekan ini hanya Rp26 miliar atau kurang sekitar 13% senilai Rp4 miliar.

Pemkot Batu mematok penerimaan pajak daerah tahun ini sebesar Rp75 miliar. Sebanyak 40% atau senilai Rp30 miliar terdistribusi ke semester I, sedangkan sisanya yang 60% atau senilai Rp45 miliar didistribusikan ke semester II.

"Sampai akhir Juni targetnya 40%, namun hingga tersisa beberapa hari lagi baru tercapai 35%. Tentunya butuh kerja ekstra keras untuk mencapai target tersebut," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Batu Zadim Effisiensi di Batu, akhir pekan lalu.

Dia mengklaim salah satu penyebab melesetnya penerimaan pajak itu adalah adanya sejumlah hotel dan objek wisata di Batu yang menunggak pajak. Alasannya, para wajib pajak itu masih menunggu jawaban Wali Kota Batu terkait dengan tuntutan penurunan pajak.

Zadim menambahkan beberapa waktu lalu para pelaku usaha perhotelan dan hiburan di Batu memang mengirimkan  surat ke Wali Kota Batu agar dilalukan peninjauan kembali tarif pajak yang ditetapkan, antara lain tarif pajak hiburan sebesar 35%.

Para pelaku usaha menilai tarif tersebut memberatkan dan relatif tinggi apabila dibandingkan dengan tarif pajak di sejumlah daerah seperti Bali atau Jakarta yang menetapkan tarif pajak hiburan sebesar 10%.

Desas Desus Batas Penghasilan Tak Kena Pajak Dinaikkan

jpnn.com, 5 Mei 2011

JAKARTA - Bisa jadi ini kabar gembira bagi para tenaga kerja yang merasa terbebani dengan adanya pajak penghasilan. Pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak karyawan dan buruh dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 2,6 juta.

"Kami sedang menggodok pajak penghasilan buruh ini dari Rp 1,3 juta tidak kena pajak, ke depan akan dinaikkan lagi. Kami berjuang dengan menteri keuangan supaya dua kali lipat, berarti Rp 2,6 juta," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di komplek Istana Presiden, Rabu (4/5).

Batas penghasilan tidak kena pajak itu mengacu pada take home pay yang diterima setiap buruh. "Ini supaya tidak memberatkan buruh," kata Muhaimin.

Menurut dia, perubahan semacam itu tidak sampai harus mengubah undang-undang. Namun bisa cukup dengan keputusan menteri. Saat ini, lanjut Muhaimin, pihaknya tengah meyakinkan dirjen pajak terkait rencana tersebut. Jika target menaikkan batasan hingga dua kali lipat tidak terpenuhi, dia berharap setidaknya bisa naik 75 persen dari nilai tidak kena pajak saat ini.
     
Selain negoisasi itu, Kemenakertrans juga melakukan sosialisasi dengan kalangan pengusaha. "Secara umum, pengusaha kalau soal penghasilan tidak kena pajak, tidak masalah. Senang saja. Pemerintah yang rugi," ungkap pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Dalam kesempatan itu, Muhaimin juga mengatakan pihaknya telah selesai membahas UU Pembantu Rumah Tangga. Proses selanjutnya akan berada di Kementerian Hukum dam HAM. Menurut Muhaimin, undang-undang itu nantinya memberikan perlindungan yang mendasar untuk PRT. Misalnya tidak ada kekerasan dan jaminan perlindungan kerja